Rekrutmen Tenaga Non PNS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Infolokerlampung.Net - Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

Berlandaskan harapan ideal tersebut maka perlu dikembangkan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang mencakup aspek regulasi dan prosedur yang jelas, kelembagaan yang lebih baik, sumber daya manusia yang mumpuni, proses bisnis yang transparan dan akuntabel, serta penanganan permasalahan hukum yang mengedepankan azas keadilan.


Menyangkut kelembagaan yang lebih baik, maka diperlukan adanya lembaga yang memiliki kewenangan dalam merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan perubahan.

Infolokerlampung.Net - Selaras dengan itu sebagai bagian dari masyarakat global, maka keberadaan lembaga tersebut akan mensejajarkan Indonesia di kancah Internasional, selayaknya lembaga-lembaga serupa yang sudah ada di sejumlah negara seperti Office of Federal Procurement Policy (OFPP) di Amerika Serikat, Office of Government Commerce (OGC) di Inggris, Government Procurement Policy Board (GPPB) di Filipina, Public Procurement Policy Office (PPPO) di Polandia, dan Public Procurement Service (PPS) di Korea Selatan.  Maka dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan YME, pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.
Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Di samping melaksanakan program sesuai visi-misi, tujuan dan sasaran strategis, LKPP juga bertanggungjawab untuk mencapai sasaran-sasaran nasional seperti diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, dengan prioritas di bidang aparatur pemerintahan yang baik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

STAFF PENDUKUNG UMUM (Sekretaris Unit Layanan Pengadaan/ULP, 1 orang)

Kualifikasi:
  1. Pria/Wanita;
  2. Usia Min. 25 tahun dan Maks. 35 Tahun;
  3. Pendidikan Minimal D3/ S1 segala jurusan (pengalaman minimal 1 tahun sebagai sekretaris);
  4. IPK. Min. 2.75 (skala 4.00);
  5. Memiliki integritas dan motivasi tinggi untuk bekerja;
  6. Terampil menggunakan Microsoft Office;
  7. Mampu berkomunikasi dengan baik dan mempunyai kemauan untuk belajar;
  8. Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim;
  9. Mampu bekerja sesuai target;
  10. Tidak pernah terlibat Narkoba dan pelanggaran hukum lainnya.

Uraian Pekerjaan:
  1. Menyiapkan konsep nota dinas dan/atau surat;
  2. Membantu persiapan rapat, seperti: menyiapkan bahan/materi rapat, menyiapkan kelengkapan adminstrasi (undangan, presensi, dan notula), menyiapkan konsumsi rapat;
  3. Membantu pemesanan fasilitas akomodasi (transportasi, penginapan), termasuk pengajuan honorarium narasumber dalam pelaksanaan kegiatan;
  4. Melaksanakan pengarsipan dokumen Unit Layanan Pengadaan

 STAFF PENDUKUNG UMUM (Resepsionis Pimpinan, 1 orang)

Kualifikasi:
  1. Pria;
  2. Usia Min. 25 tahun dan Maks. 35 Tahun;
  3. Pendidikan Minimal SLTA atau sederajat/ D3 segala jurusan (berpengalaman pada pekerjaan sejenis lebih diutamakan);
  4. Memiliki integritas dan motivasi tinggi untuk bekerja;
  5. Terampil menggunakan Microsoft Office;
  6. Mampu berkomunikasi dengan baik dan mempunyai kemauan untuk belajar;
  7. Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim;
  8. Mampu bekerja sesuai target;
  9. Tidak pernah terlibat Narkoba dan pelanggaran hukum lainnya.

Uraian Pekerjaan:
  • Mendistribusikan surat keluar instansi di tingkat pusat;
  • Membantu menyiapkan sarana/ prasarana dan jamuan untuk tamu Sekretaris Utama dan Kepala LKPP;
  • Melaksanakan pengurusan persuratan/ perijinan perjalanan dinas luar negeri pimpinan;
  • Melaksanakan pengelolaan peminjaman ruang rapat pimpinan.
[Baca Juga : Lowongan PT. Brantas Abipraya Terbaru]

Jika Anda Memiliki Kualifikasi diatas, Silahkan Lamar Pekerjaan ini secara Online



Loading...
Download Aplikasi Infolokerlampung.Net
download aplikasi Info Loker Lampung


Demikianlah Rekrutmen Tenaga Non PNS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Semoga Informasi Rekrutmen Tenaga Non PNS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kali ini, sesuai dengan kualifikasi anda, dan mudah-mudahan ini adalah lowongan kerja yang anda cari, Apabila ditemukan adanya indikasi Penipuan dari Rekrutmen Tenaga Non PNS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Segera laporkan Kepada kami, agar bisa segera kami tindak lanjuti dengan menghubungi kami Via E-mail Lapor@lokerme.com.
Jika Rekrutmen Tenaga Non PNS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman-teman anda yang sedang mencari pekerjaan .

Berlangganan update Lowongan Kerja via email:

0 Response to "Rekrutmen Tenaga Non PNS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah"

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel