Rekrutmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Infolokerlampung.Net - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka program rekrutmen "Indonesia Memanggil" (IM) untuk mencari calon Spesialis Humas Utama - Juru Bicara KPK. Dalam seleksi ini, KPK membuka kesempatan pada WNI yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun non-ASN yang memiliki kepakaran, integritas dan komitmen tinggi dalam mendukung pemberantasan korupsi. "Posisi ini memang membutuhkan calon yang benar-benar kompeten untuk menyampaikan informasi tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK untuk mendukung pelaksanaan tugas KPK. Posisi Juru Bicara KPK sangat berarti bagi pelaksanaan tugas-tugas KPK sehari-hari dan juga penting untuk keberlanjutan KPK secara organisasi. Karenanya, kami mengajak putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung karena kontribusi kita semua sangat dibutuhkan bangsa ini dalam upaya pemberantasan korupsi.

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
Direktur Penyidikan
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV (Provinsi: Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo)
Kepala Sekretariat Dewan Pengawas
Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi
Kepala Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi
Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Persyaratan Umum :

Warga Negara Indonesia;
Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
Sehat jasmani dan rohani;
Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
Mendapat persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang mendapat delegasi untuk itu;
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh Pelamar dan bermeterai Rp10.000,- yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Madya atau Pratama di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2022;
Berkomitmen untuk menandatangani Pakta Integritas dan bersedia bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi paling sedikit dalam kurun waktu 2 (dua) tahun;
Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik; dan
Tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau berdasarkan putusan pengadilan.

Persyaratan Khusus :
a. Bagi pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Madya:

Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
Memiliki pengalaman jabatan yang relevan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
Sedang atau pernah menduduki JPT Pratama atau jabatan fungsional jenjang ahli utama atau jabatan yang setara minimal 2 (dua) tahun;
Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun per tanggal 1 Oktober 2022;
Diutamakan telah mengikuti dan lulus Diklat Lemhanas, Sespimti, Sesko Tentara Nasional Indonesia, Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, serendah-rendahnya Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau pendidikan dan pelatihan yang setara;
Untuk PNS sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Utama Muda (IV/c), dan untuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia minimal Brigadir Jenderal Polisi; dan
Untuk jabatan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi dapat bersumber dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bagi pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama:

Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
Memiliki pengalaman jabatan yang relevan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang ahli madya atau spesialis utama dasar paling singkat 2 (dua) tahun;
Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun per tanggal 1 Oktober 2022;
Diutamakan telah mengikuti dan lulus Diklat Lemhanas, Sespimti, Sesko Tentara Nasional Indonesia, Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, serendah-rendahnya Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, atau pendidikan dan pelatihan yang setara;
Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Utama Muda (IV/b), dan untuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia minimal Komisaris Besar Polisi;
Untuk jabatan Direktur Penyidikan bersumber dari Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
Untuk jabatan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV dapat bersumber dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
Untuk Jabatan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas, memiliki kualifikasi pendidikan Ilmu Hukum.

Cara Melamar Lowongan ini

Jika anda memiliki kualifikasi diatas, Kirimkan lamaran anda Online

DAFTAR ONLINE

Sumber

Disini

Deadline

15 Februari 2022